Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam


Manajemen Keuangan Dalam Pendidikan Islam

Badrudin[1]

A.    Pendahuluan

Ada ungkapan bahwa manusia adalah makhluk social. Sebagai makhluk

Social, manusia membutuhkan proses interaksi dengan manusia lain sebab manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam proses interaksi dengan manusia lain itu perlu adanya mnajemen yang mengatur semua pola dan perilaku kehipunnya. Dari srgi bahasa, manajemen berasal dari bahasa inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata management yang berarti penegelolan. Dengan demikian istilah manajemen maknanya sama dengan pengelolaan.[2]

            Dalam organisasi salah satu yang harus dikelola dengan baik adalah masalah keuangan. Karena berjalannya sebuah organisasi tidak terlepas dari masalah dana atau keuangan. Sekolah atau pesantren yang berada dibawah lembaga pendidikan Islam, terkadang kurang memperhatikan masalah ini. Dampak dari kurangnya pengelolan uang secara baik adalah produktifitas kerja yang menurun, dan akan berimbas kepada pelayan yang kurang baik, sehingga mutu sekolah atau pesantrenpun akan tidak maksimal.

            Makalah ini akan membahas beberapa hal sebagai berikut:

1.      Pengertian manajemen

2.      Pengertian pengelolaan keuangan

3.      Sumber-sumber keuangan dalam lembaga pendidikan Islam

4.      Pentingnya pengelolaan keuangan dalam pendidikan Islam

5.      Azas-azas pengelolaan keuangan

 

  1. Pengertian Manajemen

Manajemen  / pengelolaan sebagai sebuah istilah yang sering dipakai dalam dunia bisnis pada dasarnya juga dipakai untuk tipe organisasi, termasuk organisasi pemdidikan secara umum dan organisasi pendidikan islam khususnya. Manajemen berasalah dari bahasa latin “manus” dari bahasa perancis “mono” dan dari bahasa itali “manage, menege dan meneggiare yang berarti melatih kuda dalam melangkah-langkahkan kakinya.[3]

Menurut istilah, Nanang Fattah (2004) memberikan pengertian manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasitercapai secara effektif dan efisien. Hersey dan Blanchard (dalam reksohadiprojo,1992) memberi batasan manjemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.[4]

Fayol mendefinisikan manajemen dalam 5 fungsi yaitu; 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organising), 3) penggerakkan (commanding), 4) pengkoordinasian (coordinating), 5) pengendalian (controlling). Fungsi manajemen ini dilaksanakan oleh seluruh manajer pada semua tingkatan, namun dengan komposisi yang berbeda-beda.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi.

 

 

  1. Pengeloaan Keuangan

Menurut kamus besar Indonesia, Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya   yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana dan sebagainya.

            E. Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi kedalam tiga fase, yaitu:

1. Financial Planning

Financial planning merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

2. Implementation

 Ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.[5]

3. Evaluation

Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.

Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Pengelola keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah.

Tugas pengelola keuangan antara lain:

1.    Manajemen untuk perencanaan perkiraan

2.    Manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan            pembiayaannya

3.    Manajemen kerjasama dengan pihak lain

4.    Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya

Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah.

  1. Sumber – sumber Keuangan Dalam Pendidikan Islam

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu  pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

 

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan peneriman keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah,masyarakat dan orang tua.

Adapun dimensi pengeluaran meliputin biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya, biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain unutk barangbarang yang tidak habis pakai.

Dalam implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

E.     Pentingnya Pengeloaan Keuangan Dalam Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan dianggap suatu proses produksi yang menghasilkan lulusan berkualitas. Raymond C.Gibson mengungkapkan tentang produk pendidikan sebagai berikut “bahwa produksi dan distribusi ilmu pengetahuan di Amaerika telah berkembang menjadi perusahaan terbesar dan unsur kekuasaan utama dewasa ini berupa pendidikan dan pendidikan adalah investasi manusia (investasi investment). Ia merinci ilmu pengetahuan menjadi lima sector, yaitu:

1.      Pendidikan

2.      Penelitian dan pengembangan

3.      Media komunikasi

4.      Mesin informasi

5.      Pelayanan informasi[6]

            Pendidikan merupakan perusahaan, yaitu yang menghasilkan orang – orang yang dapat berusaha. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan harus memperhatikan manajemen bisnis. Didalam penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat membutuhkan pembiayaan yang besar dan pengelolaan yang efektif.

            Menurut Mujamil Qomar (2007), berkaitan dengan penggunaan keuangan, bagi lembaga pendidikan Islam harus menjaga dan kepercayaan para pemberi dana dan juga pihak lain. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal berikut ini :

1.      Penggunaan dana harus benar-benar sesuai dengan program yang direncanakan.

2.      Anggaran harus dipergunakan seefisien mungkin dan menghindari terjadinya kecurangan mark up pembelian atau pengadaan barang

3.      Hindari kesan bahwa kegiatan dalam sekolah sekedar untuk menghabiskan dana, sehingga harus dilakukan penghematan.

4.      Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.[7]

Setiap unit kerja berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula di lembaga Pendidikan Islam. Soal-soal yang menyangkut keuangan di madrasah pada garis besarnya berkisar pada : uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan madrasah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan, peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Balitbang Dikbud (1991) menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan.

Dalam konteks ini, keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan madrasah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, dan pelaksanaan program supervisi. Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran akan berimplikasi pada semangat siswa untuk belajar, dan memudahkan guru dalam mengajar. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui dan mampu mengelola keuangan sekolah / madrasah dengan baik, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

 

 

F.Prinsip – prinsip pengelolaan keuangan di Madrasah

Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

a.       Hemat tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis yang disyaratkan.

b.       Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.

c.       Keharusan penggunaan kemampuan.

Dalam mengelola keuangan ini, kepala sekolah berfungsi sebagai “otorisator” dan “ordonator”. Sebagai otorisator kepala sekolah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Sedangkan fungsi sebagai ordonator, kepala sekolah sebagai pejabat yang berwewenang melakukan pengujian dan memerintahan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.[8]

Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),(BP3), donatur, badan usaha, serta sumbangan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas.

Selain itu, biasanya madrasah juga mengembangkan penggalian dana dalam bentuk :

1.       Amal Jariyah. Amal jariyah diwujudkan berupa sumbangan orang tua siswa baru. Formula sumbangan ini diberikan setelah siswa dinyatakan diterima menjadai siswa pada suatu sekolah. Sifat amal jariyah ini tidak mengikat, sukarela dan pembayarannya bisa diangsur.

2.       Zakat Mal. Dalam hal ini, BP3 bisa mengedarkan formulir jakaat mal kepada orang tua siswa pada setiap bulan Ramadhan.[9]

3.       Uang syukuran. Orang tua diharapkan bisa mengisi khas madrasah secara sukarela sebagai rasa syukur tatkala anaknya naik kelas.

4.       Amal Jum’atau. Sebagai salah satu sarana untuk ikhlas beramal bagi setiap siswa, maka BP3 bisa mengedarkan kotak amal kepada siswa secara sukarela.

Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya sekolah/madrasah membuat RAPBS. Dalam menyusun RAPBS kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Dengan pelibatan para guru ini akan siperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru dan kepala sekolah merasa bertanggunng jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut[10].

 

  1. Azas-azas Pengelolaan Keuangan

            Prosedur pengalokasian anggaran belanja pendidikan sebagai realisasi anggaran berpedoman pada :

·         Azas Plafond, yaitu anggaran belanja yang telah ditetapkan tidak dapat melebihi jumlah tertinggi dari ketentuan

·         Azas Pengeluaran Berdasarkan Mata Anggaran, yaitu setiap pengeluaran harus berpedoman pada mata anggaran yang telah ditetapkan.

·         Azas Pengeluaran Terbatas, yaitu semua pendapatan Negara baik dipusat maupun di daerah pada setiap depatemen tidak boleh langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai anggaran belanja yang telah disetujui.[11]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Koswara dan Nuryantini.2002. Manajemen Lembag Pendidikan.Bandung.Penerbit Patragading.

Sulistyorini.Manajemen Pendidikan Islam Yogyakarta.teras 2009.

Diknas.Pendekatan Tekstual (contekstual teaching learning/ctl).Jakarta Dikdasmen,2002. Hal 23Sutikno,M Sobri 2012.Manajemen Pendidikan. Lombok, Penerbit Holistika. 

Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah.2007 Bandung.Penerbit Rosda karya

 

 

 

 

 


[1] Badrudin.Mahasiswa semester 2 Pasca Sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an,Jakarta Program Manajemen Pendidikan Islam

[2] Sutikno,M Sobri 2012.Manajemen Pendidikan. Lombok, Penerbit Holistika. Cet I Hal 3

[3] Koswara dan Nuryantini.2002. Manajemen Lembaga Pendidikan.Bandung.Penerbit Patragading.hal 1

[4] Sutikno,M Sobri 2012.Manajemen Pendidikan. Lombok, Penerbit Holistika. Cet I Hal 4

[5] Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah.2007 Bandung.Penerbit Rosda karya

[6] Koswara dan Nuryantini.2002. Manajemen Lembaga Pendidikan.Bandung.Penerbit Patragading.hal 135

 

[7]Sutikno,M Sobri 2012.Manajemen Pendidikan. Lombok, Penerbit Holistika. Cet I Hal 90

 

 

[8] Diknas.Pendekatan Tekstual (contekstual teaching learning/ctl).Jakarta Dikdasmen,2002. Hal 23

[9] Sulistyorini.Manajemen Pendidikan Islam Yogyakarta.teras 2009.hal 129

[10] Sulistyorini.Manajemen Pendidikan Islam Yogyakarta.teras 2009.hal 133 Sulistyorini.Manajemen Pendidikan Islam Yogyakarta.teras 2009.hal 129

 

 

[11] Koswara dan Nuryantini.2002. Manajemen Lembaga Pendidikan.Bandung.Penerbit Patragading.hal 141

About these ads

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s